Langsung ke konten utama

Paradoksal Indonesia: Ambisi Menjadi Agen Perdamaian Dunia di Tengah Krisis Sosial Domestik

 


Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu menarik perhatian publik, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi agen perdamaian dunia, ia menyatakan terkait kesiapan menyumbangkan tenaga, pikiran, bahkan dukungan finansial demi menjaga stabilitas global. Komitmen ini selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan.

Seakan tidak melakukan analisis dalam ranah domestik, di tengah carut-marutnya kondisi sosial, ekonomi, dan politik, keputusan menyatakan  komitmen besar di kancah global ini justru memicu pertanyaan: sudahkah Indonesia benar-benar damai dan sejahtera di dalam negeri?

Krisis Sosial dan Ekonomi yang Tak Kunjung Usai

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius. Ketimpangan sosial meningkat, kemiskinan ekstrem masih menghantui lebih dari 10 juta penduduk (BPS, 2024), dan sektor pendidikan serta kesehatan belum menunjukkan perbaikan signifikan. Belum lagi tekanan politik yang ditandai dengan dinamika kekuasaan, polarisasi masyarakat, serta kebijakan-kebijakan yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan publik jangka panjang.

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi unggulan pemerintahan baru, misalnya, menyerap anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Meskipun bertujuan mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, implementasinya memunculkan kekhawatiran. Salah satu yang paling disoroti adalah pengalihan anggaran dari sektor pendidikan dan riset—dua sektor yang sejatinya menjadi pilar utama dalam membangun peradaban bangsa.

Menurut laporan Kementerian Keuangan (2024), sebagian besar dana untuk MBG diambil dari pemangkasan alokasi anggaran pendidikan dan penelitian. Padahal, berdasarkan data UNESCO Institute for Statistics, rasio belanja penelitian Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia atau Thailand. Tanpa investasi serius di sektor ini, ambisi Indonesia untuk bersaing secara global atau menciptakan solusi-solusi inovatif bagi tantangan nasional akan semakin sulit terwujud.

Ironisnya, respon dunia internasional terhadap pidato presiden prabowo justru positif dan memuai banyak pujian. Pujian lahir dari presiden Amerika Serikat, Doland Trump yang mengatakan bahwa pidata Prabowo sangat hebat. Hal tersebut karena Prabowo secara terang-terangan melawan argumen Doland Trump yang mengatakan climate change dan isu lingkungan merupakan hoaks. Emmanuel Macron juga melontarkan pujian terhadap pidata Prabowo, ia mengatakan bahwa Prabowo sangat tegas, berani dan konkret.

Tanggapan dunia internasional yang positif seperti mengabaikan realitas Indonesia saat ini. Pidato yang berisi pro-lingkungan namun eksploitasi alam masih marak dilakukan, kebijakan populis yang bersifat “meminta dukungan politik” tanpa mempertimbangkan hal-hal substansial-faktual hanya mengakibatkan krisis yang ditutup-tutupi. Krisis yang semakin membasar akan menciptakan kekacauan baik secara ekonomi, sosial, politik maupun budaya. membuktikan keadaan Indonesia masih jauh dari kata sejahtera dan damai. 

Perdamaian Dunia Harus Dimulai dari Dalam Negeri

Menjadi agen perdamaian dunia memang sejalan dengan visi kebangsaan Indonesia. Namun, upaya menciptakan perdamaian global tidak akan memiliki makna bila kondisi dalam negeri masih jauh dari stabil dan berkeadilan. Perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik bersenjata; ia mencakup kesejahteraan rakyat, rasa keadilan, akses terhadap pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.

Ketika rakyat masih menghadapi kesulitan ekonomi, pendidikan yang mahal dan tidak merata, serta kebijakan pemerintah yang dinilai tidak inklusif, maka wacana menjadi pembawa damai di level global terdengar seperti retorika kosong.

Kritik ini bukan berarti menolak visi besar Indonesia di kancah internasional. Justru sebaliknya, kita mendorong agar visi tersebut benar-benar diwujudkan secara utuh, yakni dimulai dengan membenahi urusan di dalam negeri. Pemerintah harus menyelaraskan ambisi luar negeri dengan kebijakan domestik yang pro-rakyat dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

 

Menguatkan Fondasi untuk Membangun Jembatan

Dalam kancah Internasional, peran Indonesia sebagai agen perdamaian dunia adalah cita-cita luhur dan layak diperjuangkan, mengingat Indonesia sebagai salah satu negara yang diperhitungkan secara geopolitik. Namun, perjuangan itu harus dibangun di atas fondasi yang kuat: keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan stabilitas nasional yang sejati. Tanpa hal itu, semua ambisi di panggung internasional hanya akan menjadi simbol kosong—nyaring di luar, namun rapuh di dalam.

Seperti pepatah lama, “perdamaian sejati dimulai dari rumah sendiri.” Sudah waktunya pemerintah lebih fokus menyelesaikan problem internal bangsa, membangun manusia Indonesia yang cerdas dan sejahtera, sebelum benar-benar berdiri di garis depan dalam menjaga perdamaian dunia.

 

Sumber :

Badan Pusat Statistik. (2024). Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia. https://www.bps.go.id

Kementerian Keuangan RI. (2024). Rincian APBN 2024: Penyesuaian Anggaran untuk Program Prioritas. https://www.kemenkeu.go.id

UNESCO Institute for Statistics. (2023). Research and Development Expenditure. http://uis.unesco.org

UUD 1945. Pembukaan Alinea keempat.

United Nations General Assembly. (2025). Speeches of World Leaders at UNGA 80th Session.


Ahmad Abdullah Farhan (Pegiat Ilalang Institute)

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gagap Memahami Pesantren: Bias Pemahaman antara Feodalisme dan Penghormatan

Judul              : Tradisi Pesantren Penulis          : Zamakhsyari Dhofier Tahun Terbit: Cetakan ke-8 (Revisi), September 2011 Penerbit        : LP3ES Halaman       : 282 Peresensi      : Khoirul Muthohhirin Tayangan “Xpose Uncensored” di Trans7 pada 13 Oktober 2025 yang menyorot kehidupan pondok pesantren dan figur KH. Anwar Manshur, pendiri Pesantren Hidayatul Mubtadiat Kompleks Lirboyo, memicu kontroversi di publik. Tayangan tersebut menampilkan sosok kiai dan kehidupan pesantren dengan cara yang tidak proporsional, bahkan bernuansa negatif, seolah pesantren adalah institusi feodal dan para santri hidup dalam kultur kepatuhan buta. Padahal, sebagaimana dijelaskan Zamakhsyari Dhofier dalam karyanya Tradisi Pesantren, pandangan seperti itu lahir dari ketidakpahaman terhadap hakikat pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang memiliki sistem nilai dan eti...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Siapa Untung dari Polarisasi? Membongkar Kepentingan di Balik Media Sosial

Pasca demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu, media sosial kembali memanas. Setiap kali muncul peristiwa politik, mulai dari kebijakan DPR, kasus korupsi, hingga cara Prabowo menangani hiruk-pikuk negara yang menjadikan publik seketika terbelah. Dua kubu atau lebih saling berhadap-hadapan, bukan hanya di jalanan, tetapi juga di lini masa. Fenomena ini semakin diperkuat oleh algoritma. Kita hanya disuguhi konten yang sesuai dengan keyakinan kita, membentuk echo chamber yang mempersempit ruang dialog. Isu yang mestinya bisa dibahas dengan kepala dingin berubah menjadi narasi “kita melawan mereka”. Meme, potongan video, hingga komentar provokatif menjadi bahan bakar agitasi, sementara hoaks dan disinformasi ikut memperlebar jurang perbedaan. Media Sosial sebagai Alat Kepentingan Di balik hiruk-pikuk tersebut, media sosial jelas bukan ruang netral. Ia telah menjelma menjadi alat kepentingan. Aktor politik, kelompok bisnis, bahkan pihak asing memanfaatkan jejaring digital untuk meng...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ketika Realitas Ditentukan oleh Layar

Paul Watson, salah satu pendiri Greenpeace, pernah mengatakan: “Kebenaran yang dianut media massa bukanlah kebenaran sejati, melainkan sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran” Pernyataan ini relevan dengan kondisi kita hari ini, di mana layar televisi dan gawai lebih sering menentukan apa yang kita anggap nyata ketimbang pengalaman langsung. Media bukan sekadar pemberi informasi. Ia berperan sebagai pabrik realitas yang memproduksi fakta. Fakta yang masuk ke ruang redaksi atau algoritma media sosial tidak hadir begitu saja, melainkan dipilih, dipoles, dan dikemas dalam bahasa yang membentuk makna tertentu. Ketika berita tersaji, kita jarang sadar bahwa ia sudah melewati proses penyaringan yang sarat kepentingan. Bahasa menjadi senjata utama pembentuk realitas. DeFleur dan Ball-Rokeach menegaskan bahwa media mampu menciptakan istilah baru, memperluas arti lama, bahkan menggeser makna yang sudah ada. Lihat saja kata “viral” yang dulu identik dengan penyakit menular, kini ia me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya