ILALANG INSTITUTE

  Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu menarik perhatian publik, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi agen perdamaian dunia, ia menyatakan terkait kesiapan menyumbangkan tenaga, pikiran, bahkan dukungan finansial demi menjaga stabilitas global. Komitmen ini selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan. Seakan tidak melakukan analisis dalam ranah domestik, di tengah carut-marutnya kondisi sosial, ekonomi, dan politik, keputusan menyatakan   komitmen besar di kancah global ini justru memicu pertanyaan: sudahkah Indonesia benar-benar damai dan sejahtera di dalam negeri? Krisis Sosial dan Ekonomi yang Tak Kunjung Usai Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius. Ketimpangan sosial meningkat, kemisk...

Di sebuah kota di Jawa Timur, Kediri, aparat kepolisian menyita sejumlah buku saat menangkap seorang aktivis literasi berinisial FZ. Buku-buku yang mereka ambil bukan senjata, bukan narkotika, melainkan karya tulis yang membahas tema-tema pemikiran sosial, salah satunya “anarkisme”. Polisi beralasan, buku-buku itu dijadikan barang bukti untuk mendukung proses penyidikan. Namun alasan itu segera menuai gelombang kritik. Melansir dari Tirto.id, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenham) melalui Staf Ahli Rumadi Ahmad menilai penyitaan merupakan bentuk perusakan tradisi literasi dan berlawanan dengan semangat demokrasi serta penghormatan hak asasi manusia. Hal tersebut tidak sejalan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membatalkan peraturan penyitaan buku secara sewenang-wenang. MK menerapkan prosedur penyitaan harus tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan adanya perintah pengadilan—bukan sekadar keputusan aparat di lapangan. Tindakan tersebut menurut ba...

Di tengah riuh rendah politik dan hiruk-pikuk isu keamanan, ada satu darurat yang jarang dibicarakan: darurat membaca. Padahal, data terbaru PISA 2022 menunjukkan skor literasi membaca Indonesia hanya 359, turun dari 371 pada 2018. Lebih dari 60 persen siswa Indonesia hanya berada di Level 1—hanya mampu memahami teks sederhana tanpa bisa menafsirkan informasi yang lebih kompleks. Darurat ini sesungguhnya lebih mengerikan daripada darurat militer. Jika darurat militer mengancam fisik, maka darurat membaca mengancam daya pikir. Bangsa dengan literasi rendah mudah terjebak hoaks, sulit bersaing dalam inovasi, dan hanya menjadi penonton di panggung global. Namun, ada titik terang. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2024 meningkat menjadi 73,52, naik 5,9 persen dari tahun 2023. Angka ini menandakan adanya gairah membaca yang mulai tumbuh, meski belum cukup kuat untuk menutup ketertinggalan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama, jadikan literasi sebagai fondasi seluruh mata pelaj...

Paul Watson, salah satu pendiri Greenpeace, pernah mengatakan: “Kebenaran yang dianut media massa bukanlah kebenaran sejati, melainkan sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran” Pernyataan ini relevan dengan kondisi kita hari ini, di mana layar televisi dan gawai lebih sering menentukan apa yang kita anggap nyata ketimbang pengalaman langsung. Media bukan sekadar pemberi informasi. Ia berperan sebagai pabrik realitas yang memproduksi fakta. Fakta yang masuk ke ruang redaksi atau algoritma media sosial tidak hadir begitu saja, melainkan dipilih, dipoles, dan dikemas dalam bahasa yang membentuk makna tertentu. Ketika berita tersaji, kita jarang sadar bahwa ia sudah melewati proses penyaringan yang sarat kepentingan. Bahasa menjadi senjata utama pembentuk realitas. DeFleur dan Ball-Rokeach menegaskan bahwa media mampu menciptakan istilah baru, memperluas arti lama, bahkan menggeser makna yang sudah ada. Lihat saja kata “viral” yang dulu identik dengan penyakit menular, kini ia me...

Pasca demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu, media sosial kembali memanas. Setiap kali muncul peristiwa politik, mulai dari kebijakan DPR, kasus korupsi, hingga cara Prabowo menangani hiruk-pikuk negara yang menjadikan publik seketika terbelah. Dua kubu atau lebih saling berhadap-hadapan, bukan hanya di jalanan, tetapi juga di lini masa. Fenomena ini semakin diperkuat oleh algoritma. Kita hanya disuguhi konten yang sesuai dengan keyakinan kita, membentuk echo chamber yang mempersempit ruang dialog. Isu yang mestinya bisa dibahas dengan kepala dingin berubah menjadi narasi “kita melawan mereka”. Meme, potongan video, hingga komentar provokatif menjadi bahan bakar agitasi, sementara hoaks dan disinformasi ikut memperlebar jurang perbedaan. Media Sosial sebagai Alat Kepentingan Di balik hiruk-pikuk tersebut, media sosial jelas bukan ruang netral. Ia telah menjelma menjadi alat kepentingan. Aktor politik, kelompok bisnis, bahkan pihak asing memanfaatkan jejaring digital untuk meng...